SemeataJambi – Suasana tegang mewarnai kawasan pesisir Pantai Pesisir Selatan,tepatnya di pesisir pantai muaro air haji,kecamatan linggo sari, Air haji.Setelah sebuah kapal milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dibakar oleh warga, Jumat (12/9/2025). Insiden ini diduga dipicu oleh aksi penertiban alat tangkap ilegal yang dilakukan petugas KKP terhadap sejumlah nelayan setempat.
Menurut informasi di lapangan, kapal pengawas KKP sempat bersandar untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal nelayan. Namun, sebagian warga yang tidak terima dengan tindakan tersebut justru melakukan perlawanan. Ketegangan berujung pada pembakaran kapal pengawas hingga menimbulkan kobaran api besar di tepi pantai.
“Kami merasa dizalimi, alat tangkap kami disebut ilegal, padahal ini yang kami pakai turun-temurun. Kapal KKP datang langsung menyita, tanpa ada solusi,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Api yang membakar kapal KKP sempat menyulitkan petugas karena cepat membesar akibat material kayu dan bahan bakar di dalam kapal. Beberapa jam kemudian, api baru dapat dipadamkan dengan bantuan warga dan aparat kepolisian.
Kepala Kesatuan Polair polres Pesisir Selatan, IPTU Jamaluddin membenarkan adanya insiden tersebut. “Kami masih melakukan penyelidikan, sejumlah saksi sudah dimintai keterangan. Situasi saat ini sudah kondusif, namun aparat masih disiagakan di lokasi,” tegasnya.
Sementara itu, pihak KKP menyayangkan tindakan anarkis yang dilakukan warga. Juru bicara KKP menyatakan bahwa operasi yang dilakukan bertujuan menegakkan aturan terkait penggunaan alat tangkap yang dilarang, seperti pukat harimau dan sejenisnya.
“Langkah hukum tetap akan dijalankan. Kami memahami keresahan nelayan, tetapi tindakan membakar kapal negara adalah tindak pidana serius,” jelas perwakilan KKP.
Hingga kini, belum ada laporan korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah akibat hancurnya kapal pengawas.
Peristiwa ini menambah daftar panjang konflik antara aparat pengawas dengan masyarakat pesisir terkait penertiban alat tangkap. Pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat diminta segera turun tangan untuk mencegah terjadinya bentrokan susulan.