Sungaipenuh, Semestajambi.co.id – DPRD Kota Sungai Penuh dituding telah memangkas anggaran publikasi media secara signifikan, sehingga memunculkan reaksi keras dari sejumlah insan pers dan lembaga sosial di Kota Sungai Penuh.
Menurut Zarman Ependi, Pembina Aliansi Wartawan‑LSM Bumi Kerinci (ABK) dan Pembina Wartawati Indonesia Maju (WIM) Kabupaten Kerinci–Kota Sungai Penuh, keputusan pemangkasan anggaran publikasi media oleh DPRD sejak kepemimpinan Ketua DPRD Hudri Randa menunjukkan sikap yang “seakan tidak peduli” terhadap nasib media lokal.
“Sejak Hutri Randa menjabat ketua DPRD, anggaran publikasi media dipangkas. Teman-teman wartawan sangat berjasa terhadap penyampaian kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah kepada masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Zarman menegaskan bahwa keberadaan media lokal sebagai saluran informasi publik kini terdesak karena pengurangan anggaran. Ia menyatakan bahwa pengurangan anggaran publikasi media ini berdampak langsung pada kemampuan media untuk menjalankan fungsi-nya, yaitu menyampaikan kebijakan dan pembangunan kepada masyarakat luas.
Pihak media dan pegiat pers juga menyoroti bahwa pemangkasan anggaran publikasi media mengirim sinyal buruk terhadap transparansi dan keterbukaan pemerintahan daerah. Dengan anggaran yang dikurangi, akses masyarakat terhadap informasi kebijakan DPRD dan pemerintah daerah bisa saja terbatas, dan media lokal yang selama ini menjadi mediator informasi bisa kehilangan ruang kerja yang memadai.
Sementara itu, laporan mengenai fakta bahwa pengurangan anggaran publikasi media terjadi di Kota Sungai Penuh telah muncul dalam beberapa publikasi lokal, dan hingg kini belum ada pernyataan resmi dari DPRD Kota Sungai Penuh yang memaparkan alasan pengurangan anggaran publikasi media tersebut.
Pembina Alinasi Bumi Kerinci yang Kerap disapa Preman mekah alias PM menambahkan, Dampak dari pengurangan anggaran publikasi media bisa membuat media lokal kesulitan menjalankan fungsi kontrol sosial dan penyebaran kebijakan pemerintah.
“Nampak nya Dprd kota sungaipenuh menabuh genderang perang dengan awak media karena dampak dari pengurangan anggaran publikasi media bisa membuat media lokal kesulitan menjalankan fungsi kontrol sosial.” cetus Zaman Efendi.
Media lokal yang selama ini berperan menyampaikan kebijakan kepada publik berpotensi kehilangan sumber dana dan ruang kerja yang pada akhirnya memengaruhi kualitas peliputan dan keterbukaan informasi.” ungkap PM Menggerutu.