Sungai Penuh, SemestaJambi.co.id – DPRD Kota Sungai Penuh menggelar rapat dengar pendapat bersama perwakilan insan pers di Aula DPRD, Kamis (23/10). Agenda ini membahas isu terkait efisiensi anggaran publikasi media yang ramai menjadi perbincangan di kalangan jurnalis lokal.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Hutri Randa, S.Sos., MM, didampingi Wakil Ketua Hardizal, S.Sos., MH, serta dihadiri anggota dewan, Sekretaris DPRD, Dinas Kominfo, dan sejumlah perwakilan media.
Dalam forum terbuka tersebut, para jurnalis menyampaikan keberatan atas kebijakan pemangkasan anggaran publikasi. Mereka menilai langkah itu berpotensi menghambat keterbukaan informasi publik dan melemahkan kemitraan antara pemerintah daerah dan media massa.
Menanggapi hal tersebut, DPRD Kota Sungai Penuh menjelaskan bahwa dasar kebijakan efisiensi mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penghematan dan Efisiensi Belanja Pemerintah. Regulasi itu menekankan pembatasan belanja non-prioritas, termasuk belanja publikasi dan iklan media.
Meski demikian, Ketua DPRD Hutri Randa menegaskan bahwa penerapan efisiensi tidak boleh mengorbankan peran strategis media dalam mendukung pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami memahami arahan nasional melalui Inpres tersebut, namun DPRD akan memastikan pelaksanaannya tetap memperhatikan asas keterbukaan informasi dan kemitraan dengan insan pers,” ujar Hutri Randa.
Ia menambahkan, DPRD Kota Sungai Penuh akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah agar efisiensi tidak menimbulkan kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Media adalah mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi pembangunan. Kami ingin menjaga sinergi agar arus informasi publik tetap berjalan objektif dan edukatif,” tambahnya.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama antara DPRD, pemerintah daerah, dan insan pers untuk memperkuat sinergi kemitraan komunikasi publik di Kota Sungai Penuh. Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah konkret menjaga kepercayaan publik di tengah kebijakan efisiensi nasional.