Semestajambi.co.id, KERINCI – Kekeruhan air Sungai Penetai di perbatasan Kabupaten Kerinci dan Merangin kembali menjadi alarm serius bagi upaya penyelamatan lingkungan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: apakah aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) benar-benar sudah dihentikan, atau justru kembali bergerak setelah operasi penertiban aparat?
Persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Sungai Penetai berada di kawasan yang berdekatan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), salah satu kawasan konservasi penting di Sumatera. Jika aktivitas tambang ilegal kembali berlangsung, ancamannya bukan hanya kerusakan hutan, tetapi juga pencemaran aliran sungai dan terganggunya kehidupan masyarakat.
Laporan mengenai air sungai yang kembali keruh mencuat pada Sabtu (14/11/2026). Kondisi tersebut terlihat dalam rekaman video yang diunggah akun Facebook Romhaidi. Namun, penyebab pasti kekeruhan terbaru itu belum dapat dipastikan dan membutuhkan pemeriksaan langsung oleh instansi berwenang.
Sebelumnya, aparat gabungan telah beberapa kali melakukan penyisiran di kawasan Sungai Penetai. Hasilnya bukan temuan kecil.
Dalam penyelidikan sejak 16 Oktober 2026, petugas menemukan satu unit ekskavator, delapan pondok, enam kotak penyaring, delapan drum solar, delapan jeriken solar, serta satu mesin dompeng.
Penyisiran lanjutan pada 19 Oktober 2026 bahkan menemukan 16 pondok, sembilan kotak penyaring, 14 drum berisi solar, dan tiga mesin dompeng yang tertimbun tanah serta bebatuan.
Temuan tersebut memperlihatkan adanya jejak aktivitas pertambangan ilegal dengan dukungan peralatan dan bahan bakar dalam jumlah besar.
Operasi terpadu kembali dilaksanakan pada 5 November 2026. Berdasarkan analisis geospasial, kawasan yang teridentifikasi terdampak aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Penetai mencapai 119,32 hektare.
Sementara itu, pemeriksaan lapangan yang diberitakan Kejaksaan Tinggi Jambi menemukan sekitar 3,5 hektare bekas aktivitas pertambangan pada titik yang diperiksa.
Penindakan berlanjut pada 9 November 2026. Personel Brimob Polda Jambi bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengeksekusi satu unit ekskavator merek Komatsu yang diduga digunakan untuk aktivitas ilegal di kawasan TNKS.
Rangkaian operasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan PETI di kawasan Penetai bukan persoalan baru. Namun, munculnya kembali laporan air sungai keruh menuntut evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pengawasan setelah operasi penertiban.
Persoalan PETI tidak cukup diselesaikan dengan membongkar pondok, merusak mesin, atau memusnahkan alat berat.
Aparat penegak hukum perlu menelusuri siapa pemilik peralatan, siapa yang membiayai operasional, siapa yang mengendalikan aktivitas, hingga bagaimana hasil tambang ilegal dipasarkan.
Tanpa mengungkap jaringan di balik kegiatan tersebut, penertiban berisiko hanya menjadi tindakan sementara. Aktivitas dapat kembali berlangsung ketika pengawasan melemah.
Masyarakat juga membutuhkan kepastian bahwa kawasan hutan konservasi tidak kembali dijadikan lokasi eksploitasi sumber daya alam secara ilegal.
Dampak lain yang patut mendapat perhatian adalah potensi penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar untuk operasional mesin-mesin tambang.
Aktivis Kerinci, Dedek Eko Pratama, sebagaimana dikutip Bekabar.id, meminta aparat tidak hanya mengawasi lokasi PETI, tetapi juga menelusuri rantai pasokan BBM yang diduga menunjang kegiatan pertambangan ilegal.
Menurutnya, jika PETI kembali beroperasi, kebutuhan solar untuk mesin tambang berpotensi meningkat dan dikhawatirkan berdampak terhadap ketersediaan BBM bagi masyarakat.
Karena itu, pengawasan SPBU di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dinilai perlu diperketat.
Meski demikian, dugaan keterkaitan distribusi BBM dari SPBU dengan operasional PETI masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan transaksi, jalur pengangkutan, serta pihak-pihak yang terlibat.
Jangan sampai masyarakat harus kembali menghadapi antrean panjang, sementara dugaan penyalahgunaan BBM untuk kegiatan ilegal tidak ditelusuri secara serius.
Kekeruhan Sungai Penetai seharusnya menjadi momentum bagi aparat kepolisian, Satgas PKH, Balai Besar TNKS, pemerintah daerah, serta instansi terkait untuk kembali turun melakukan pemeriksaan di bagian hulu.
Pemeriksaan kualitas air, penelusuran sumber material penyebab kekeruhan, pemetaan titik aktivitas tambang, dan pengawasan berkala perlu dilakukan secara terbuka.
Jika ditemukan aktivitas PETI, penindakan harus menyasar seluruh mata rantai, mulai dari pekerja, pemodal, pemilik alat berat hingga pemasok kebutuhan operasional yang terbukti terlibat.
Sebab, keberhasilan penertiban bukan diukur dari berapa banyak mesin yang dimusnahkan atau pondok yang dibongkar, melainkan dari berhentinya aktivitas ilegal dan pulihnya fungsi kawasan hutan serta sungai.
Sungai Penetai tidak cukup hanya diselamatkan melalui operasi sesaat. Dibutuhkan pengawasan berkelanjutan, penegakan hukum yang tegas, dan transparansi agar masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban kerusakan lingkungan.
SEMESTAJAMBI.CO.ID