SemestaJambi.co.id, SUNGAI PENUH – Berakhirnya Festival Sungai Penuh 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Kota Sungai Penuh ternyata belum mengakhiri persoalan. Di balik kemeriahan bazar dan aktivitas perdagangan selama sepekan, kini muncul pertanyaan serius mengenai pengelolaan uang sewa lapak pedagang yang diduga mencapai ratusan juta rupiah.
Sorotan publik mengarah pada mekanisme penunjukan pihak ketiga sebagai pengelola lapak, besaran pungutan kepada pedagang, hingga kejelasan aliran uang yang dihimpun selama festival berlangsung pada 8–14 November 2026 di Lapangan Pemda Kota Sungai Penuh.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah pemberitaan dan keterangan pedagang, tarif sewa lapak bervariasi. Untuk ukuran 3×3 meter, pedagang disebut membayar sekitar Rp3 juta hingga Rp4 juta. Sementara lapak berukuran 5×5 meter mencapai Rp5,5 juta hingga Rp7 juta, tergantung lokasi dan jenis tempat usaha.
Jika dikalikan dengan jumlah lapak yang tersedia, potensi perputaran uang dari penyewaan tersebut tentu tidak sedikit. Namun, berapa total uang yang berhasil dihimpun, siapa penerimanya, dan ke mana dana tersebut dialirkan masih membutuhkan penjelasan terbuka.
Dinas Perindag Mengaku Tidak Dilibatkan
Persoalan semakin menarik perhatian setelah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Perindag) Kota Sungai Penuh, Jumadil, mengakui bahwa pengelolaan lapak diserahkan kepada pihak ketiga.
Saat dikonfirmasi mengenai mekanisme pengelolaan, Jumadil menjawab singkat, “Pihak ketiga.”
Ia juga mengaku tidak mengetahui secara pasti mekanisme kerja sama maupun penetapan tarif sewa lapak. Bahkan, menurut keterangannya, Dinas Perindag tidak dilibatkan dalam urusan pengelolaan lapak pedagang.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya memiliki kewenangan mengatur aktivitas perdagangan dalam kegiatan resmi daerah tersebut.
Padahal, transparansi pengelolaan lapak menjadi penting, terutama ketika kegiatan berlangsung di fasilitas pemerintah dan membawa nama Pemerintah Kota Sungai Penuh.
Nama Pengelola Mulai Dipertanyakan
Di tengah polemik tersebut, muncul pula penyebutan nama Novrianto atau inisial N dalam sejumlah pemberitaan sebagai sosok yang diduga berkaitan dengan pengelolaan festival.
Namun, dugaan keterlibatan tersebut belum terkonfirmasi secara resmi. Pihak yang bersangkutan juga belum memberikan klarifikasi atas permintaan konfirmasi media sebagaimana diberitakan sebelumnya.
Karena itu, diperlukan penjelasan langsung dari pihak yang disebut, termasuk dokumen penunjukan, kontrak kerja sama, serta rincian tanggung jawab pengelola.
PAD Kota Sungai Penuh Jangan Sampai Terabaikan
Persoalan berikutnya adalah kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Apabila penyewaan lapak menghasilkan penerimaan dalam jumlah besar, publik berhak mengetahui apakah terdapat kewajiban setoran kepada pemerintah daerah atau apakah pengelolaannya memang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak ketiga berdasarkan perjanjian tertentu.
Pemerintah Kota Sungai Penuh perlu menjelaskan apakah pungutan tersebut merupakan sewa komersial, kontribusi kerja sama, atau bentuk penerimaan lain yang memiliki konsekuensi administrasi dan keuangan daerah.
Jangan sampai kegiatan yang mengusung semangat peningkatan ekonomi masyarakat justru menyisakan ketidakjelasan mengenai tata kelola pendapatannya.
Panitia dan Pemkot Perlu Buka Data
Untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut, panitia dan Pemerintah Kota Sungai Penuh perlu membuka informasi secara transparan, mulai dari jumlah lapak, tarif resmi, total penerimaan, identitas pengelola, dasar penunjukan, hingga laporan pertanggungjawaban kegiatan.
Penjelasan juga diperlukan dari Wali Kota Sungai Penuh dan pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan festival.
Jika seluruh mekanisme telah berjalan sesuai ketentuan, keterbukaan dokumen justru akan menjadi cara terbaik untuk mengakhiri spekulasi.
Festival Sungai Penuh 2026 memang telah usai. Panggung boleh dibongkar dan lapak pedagang telah dikosongkan. Namun, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tidak boleh ikut berakhir bersama penutupan acara.
Pertanyaan publik kini sederhana: berapa sebenarnya uang sewa lapak yang terkumpul, siapa yang mengelolanya, dan berapa kontribusinya bagi Kota Sungai Penuh?