SemestaJambi.co.id, SUNGAI PENUH – Gemerlap Festival Sungai Penuh 2026 telah berakhir. Panggung hiburan dibongkar, tenda pedagang mulai menghilang, dan aktivitas bazar kembali normal. Namun, di balik kemeriahan kegiatan tersebut, masih tersisa persoalan yang belum mendapatkan penjelasan secara menyeluruh.
Klarifikasi Ketua Pelaksana Festival Sungai Penuh 2026, Novrianto Damunir, yang menyatakan kegiatan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah dilakukan, belum menjawab satu persoalan besar: bagaimana sebenarnya tata kelola kegiatan yang membawa nama Pemerintah Kota Sungai Penuh tersebut?
Pertanyaan ini penting. Sebab, festival bukan sekadar acara hiburan yang selesai setelah panggung ditutup. Ada aktivitas ekonomi, penyewaan lapak, keterlibatan pihak ketiga, penggunaan fasilitas pemerintah, serta potensi penerimaan daerah yang harus dipertanggungjawabkan.
Menggunakan Nama Kota, Tetapi Siapa yang Mengendalikan?
Festival Sungai Penuh 2026 diselenggarakan dengan membawa identitas dan nama besar Kota Sungai Penuh.
Kegiatan tersebut melibatkan pedagang, pelaku UMKM, masyarakat, panitia, serta sejumlah pihak yang mendukung penyelenggaraan.
Namun, ketika persoalan pengelolaan lapak mulai dipertanyakan, muncul keterangan bahwa pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga.
Di sinilah persoalan tata kelola perlu diperjelas.
Siapa yang memiliki kewenangan menentukan pihak ketiga? Siapa yang menetapkan tarif lapak? Siapa yang mengawasi transaksi pedagang? Dan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi persoalan dalam pelaksanaannya?
Jika pemerintah daerah memberikan ruang penggunaan fasilitasnya untuk kegiatan tersebut, masyarakat berhak mengetahui mekanisme dan dasar pemberian kewenangan itu.
Jangan sampai nama pemerintah daerah digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan, tetapi ketika muncul pertanyaan mengenai pengelolaannya, tanggung jawab justru saling dilempar.
Pedagang Membayar Jutaan, Apa Jaminan Perlindungannya?
Pedagang merupakan salah satu pihak yang paling nyata terlibat dalam kegiatan festival.
Mereka mengeluarkan modal, membayar sewa lapak, menyediakan barang dagangan, membayar pekerja, serta menanggung risiko apabila penjualan tidak sesuai harapan.
Informasi mengenai tarif lapak yang berkisar jutaan rupiah membuat mekanisme penyewaan patut mendapatkan perhatian.
Apakah tarif ditetapkan melalui keputusan panitia? Apakah ada standar harga berdasarkan ukuran dan lokasi? Apakah pedagang memperoleh kuitansi resmi? Apakah ada perjanjian yang menjamin hak pedagang selama kegiatan?
Pertanyaan ini penting agar pedagang tidak hanya diposisikan sebagai sumber pemasukan kegiatan, tetapi juga mendapatkan perlindungan dan kepastian pelayanan.
Festival yang mengusung semangat menggerakkan ekonomi rakyat semestinya memberikan manfaat yang seimbang bagi pedagang dan penyelenggara.
Jangan sampai pedagang menanggung seluruh risiko usaha, sementara mekanisme pengelolaan penerimaan tidak transparan.
Tidak Menggunakan APBD Bukan Berarti Bebas dari Pengawasan
Pernyataan panitia bahwa festival tidak menggunakan APBD perlu dihormati sebagai klarifikasi penyelenggara.
Namun, persoalan penggunaan anggaran dan pengawasan merupakan dua hal berbeda.
Tidak menggunakan APBD tidak otomatis menghapus kebutuhan untuk menjelaskan penggunaan fasilitas pemerintah, mekanisme penunjukan pihak ketiga, administrasi kegiatan, serta kewajiban penerimaan daerah apabila memang timbul berdasarkan ketentuan.
Pemerintah Kota Sungai Penuh perlu menjelaskan posisi kelembagaan dalam kegiatan tersebut.
Apakah pemerintah bertindak sebagai fasilitator? Apakah ada kerja sama resmi? OPD mana yang bertanggung jawab melakukan koordinasi dan pengawasan?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting agar tidak terjadi kekosongan tanggung jawab ketika kegiatan yang menggunakan nama dan fasilitas daerah menghadapi persoalan.
Dewan Kesenian Jangan Hanya Menjadi Identitas Penyelenggara
Novrianto sebelumnya menyebut festival lahir dari semangat Dewan Kesenian Kota Sungai Penuh bersama masyarakat pencinta seni dari berbagai etnis.
Semangat tersebut tentu patut diapresiasi.
Namun, apabila kegiatan diselenggarakan dengan membawa nama lembaga kesenian dan identitas daerah, tata kelola kelembagaan juga harus jelas.
Apa peran Dewan Kesenian dalam penyelenggaraan? Siapa yang mengambil keputusan keuangan? Apakah terdapat laporan kepada pengurus dan pihak yang terlibat?
Jangan sampai keberhasilan kegiatan hanya diukur dari keramaian pengunjung, sementara pertanggungjawaban organisasi tidak mendapatkan perhatian yang sama.
Pemerintah Jangan Hanya Hadir Saat Festival Dibuka
Salah satu persoalan yang harus dijawab adalah sejauh mana tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan festival.
Pemerintah tidak harus menjadi pelaksana seluruh kegiatan. Namun, ketika sebuah acara menggunakan fasilitas pemerintah dan membawa nama daerah, aspek perizinan, keamanan, ketertiban, kebersihan, serta mekanisme kerja sama tetap harus memiliki kejelasan.
Pernyataan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sungai Penuh, Jumadil, yang sebelumnya mengaku tidak dilibatkan dalam mekanisme pengelolaan lapak, menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk menjelaskan pembagian kewenangan antarinstansi.
Begitu pula Bapenda perlu menjelaskan penerimaan PAD yang diklaim telah disetorkan panitia.
Masyarakat tidak membutuhkan saling bantah antarpejabat maupun penyelenggara. Yang dibutuhkan adalah satu penjelasan resmi yang utuh.
Jangan Tunggu Polemik Membesar Baru Transparan
Festival Sungai Penuh 2026 seharusnya menjadi momentum membangun kebanggaan daerah dan memperkuat ekonomi masyarakat.
Namun, keberhasilan sebuah kegiatan publik tidak hanya diukur dari jumlah pengunjung, kemeriahan panggung, atau banyaknya tenda pedagang.
Keberhasilan juga harus terlihat dari keterbukaan pengelolaan, kejelasan kewenangan, perlindungan pedagang, dan pertanggungjawaban penyelenggara.
Karena itu, panitia dan Pemerintah Kota Sungai Penuh perlu membuka dokumen kerja sama, mekanisme penunjukan pihak ketiga, rekapitulasi penyewaan lapak, laporan penerimaan dan pengeluaran, serta bukti administrasi setoran PAD.
Jika semuanya telah berjalan sesuai ketentuan, keterbukaan justru akan menjadi jawaban terbaik untuk mengakhiri polemik.
Jangan sampai festival yang semestinya menjadi kebanggaan masyarakat justru meninggalkan pertanyaan tentang siapa yang berwenang, siapa yang mengelola, dan siapa yang bertanggung jawab.
Nama yang dibawa adalah Kota Sungai Penuh. Fasilitas yang digunakan milik pemerintah. Maka transparansi dan tanggung jawab tidak boleh menjadi urusan yang saling dilempar.
Festival boleh selesai. Tetapi tanggung jawab publik tidak boleh ikut dibongkar bersama panggung hiburan.
Penulis: Arizal Antoni
Redaksi: SemestaJambi.co.id