SemestaJambi – Polemik pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kembali mengemuka setelah aparat penegak hukum mengusut dugaan korupsi yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Nama mantan Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, ikut terseret dalam pusaran isu tersebut meski hingga kini belum ada bukti langsung yang mengaitkannya.
Dugaan Mark Up Harga
Sorotan utama dalam kasus ini adalah harga Chromebook yang disebut tidak masuk akal. Dalam dokumen pengadaan, harga satu unit laptop berbasis ChromeOS tersebut dipatok antara Rp 8 juta hingga Rp 10 juta. Padahal, harga pasar perangkat serupa hanya berkisar Rp 3 juta hingga Rp 5 juta, bahkan lebih murah jika dibeli secara grosir.
Perbedaan harga yang mencolok ini memunculkan dugaan mark up besar-besaran. Beberapa lembaga pemantau anggaran menilai praktik semacam ini kerap terjadi dalam pengadaan perangkat teknologi pemerintah, tetapi kali ini jumlahnya dianggap sangat fantastis karena melibatkan ribuan unit untuk program digitalisasi sekolah.
Program Digitalisasi Pendidikan yang Bermasalah
Pengadaan Chromebook sejatinya merupakan bagian dari program besar digitalisasi pendidikan yang digagas Nadiem saat menjabat Mendikbudristek. Program ini dimaksudkan untuk mempercepat transformasi digital di sekolah-sekolah, khususnya di daerah terpencil yang belum memiliki perangkat memadai.
Namun, laporan dari sejumlah sekolah penerima bantuan justru menunjukkan fakta sebaliknya. Banyak Chromebook yang diterima mengalami kendala teknis, mulai dari performa lambat, kualitas perangkat di bawah standar, hingga ketidakcocokan dengan aplikasi pembelajaran yang dibutuhkan guru dan siswa.
“Banyak sekolah mengeluh karena perangkat cepat rusak dan tidak sesuai kebutuhan. Padahal, anggaran yang dikeluarkan sangat besar,” kata seorang aktivis pendidikan yang turut mengawal kasus ini.
Penegakan Hukum dan Nama Nadiem
Kasus ini kini tengah dalam tahap penyelidikan aparat penegak hukum. Beberapa pejabat di lingkungan Kemendikbudristek dan rekanan pengadaan disebut telah diperiksa. Publik menunggu apakah proses hukum ini juga akan menyeret pejabat level menteri, termasuk Nadiem Makarim yang saat itu masih menjabat.
Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari penegak hukum mengenai keterlibatan langsung Nadiem. Nama pendiri Gojek itu disebut dalam beberapa laporan investigasi media, namun statusnya masih sebatas “disebut” dalam konteks kebijakan, bukan tersangka.
Transparansi Anggaran Jadi Tuntutan
Kasus Chromebook ini memperlihatkan lemahnya pengawasan terhadap proyek besar di sektor pendidikan. Padahal, digitalisasi sekolah menjadi kebutuhan mendesak di era teknologi. Publik menuntut adanya transparansi lebih baik dalam setiap pengadaan barang dan jasa, agar dana pendidikan yang jumlahnya besar benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan siswa.
“Jangan sampai semangat digitalisasi hanya menjadi tameng untuk praktik korupsi berjamaah,” tegas seorang pengamat kebijakan publik.
Menunggu Babak Baru
Kasus ini masih akan terus bergulir. Penyelidikan aparat hukum diharapkan tidak hanya berhenti pada pejabat level bawah, tetapi juga menelusuri aliran dana hingga ke pucuk kebijakan. Jika terbukti ada mark up harga Chromebook yang signifikan, publik berharap semua pihak yang terlibat, tanpa terkecuali, harus bertanggung jawab.