Semesta Jambi – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sedewa menjadi sorotan publik setelah pernyataannya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Purbaya menyebut bahwa tuntutan 17+8 yang sebelumnya digaungkan massa aksi hanya mewakili sebagian kecil kelompok masyarakat.
“Itu kan suara sebagian kecil rakyat. Mungkin ada yang merasa terganggu, hidupnya masih kurang,” ujar Purbaya dalam pernyataan resminya.
Ucapan tersebut sontak menimbulkan gelombang kecaman, baik dari kalangan politikus, aktivis, hingga masyarakat umum. Reaksi juga membanjiri media sosial, di mana banyak warganet menilai pernyataan Menkeu meremehkan aspirasi rakyat. Isu tuntutan 17+8 sendiri sempat menjadi sorotan nasional, karena memicu aksi unjuk rasa besar-besaran pada akhir Agustus 2025 lalu yang berakhir ricuh di sejumlah daerah.
Beberapa tokoh publik mengingatkan agar pejabat negara lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat. “Pejabat publik harus bisa menjaga kata-kata. Jangan sampai ucapan yang seharusnya menenangkan, justru memicu keresahan baru di tengah masyarakat,” kata seorang pengamat politik.
Menyikapi derasnya kritik, Purbaya akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa ucapannya tidak dimaksudkan untuk menyinggung rakyat.
“Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niat untuk meremehkan aspirasi masyarakat, khususnya yang terkait tuntutan 17+8. Saya akan lebih berhati-hati ke depan dalam menyampaikan pernyataan,” ujar Purbaya.
Permintaan maaf tersebut sedikit meredakan suasana, namun kontroversi ini disebut menjadi pelajaran penting bahwa komunikasi pejabat publik memiliki dampak luas, terutama di tengah situasi sosial yang sensitif.