Semestajambi.co.id – Pemulihan bencana Sumatra dan Aceh pasca banjir bandang serta longsor diperkirakan membutuhkan anggaran operasional yang tidak sedikit. Palang Merah Indonesia (PMI) menilai dana minimal Rp60 miliar diperlukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla (JK), menyampaikan estimasi tersebut saat meninjau kesiapan logistik bantuan kemanusiaan di Gudang PMI, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (1/12/2025). Ia menjelaskan bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk tiga provinsi terdampak utama, yakni Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.
“Kira-kira kebutuhan operasional pemulihan mencapai Rp20 miliar per daerah. Artinya, total minimal Rp60 miliar untuk memastikan pemulihan dasar berjalan,” ujar Jusuf Kalla kepada wartawan.
Menurut JK, dana tersebut akan difokuskan pada penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk layanan kesehatan darurat, distribusi logistik, perbaikan fasilitas umum, hingga pendampingan pemulihan jangka menengah. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemulihan tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan waktu panjang dan dukungan berkelanjutan.
Mengingat besarnya kebutuhan dana pemulihan bencana Sumatra dan Aceh, PMI membuka ruang partisipasi luas bagi masyarakat. Jusuf Kalla mengajak publik, dunia usaha, dan seluruh elemen bangsa untuk bergotong royong membantu para korban.
“Kami membuka donasi, baik berupa barang maupun dana. Bantuan bisa langsung disalurkan ke gudang PMI atau Markas PMI di berbagai daerah,” tegas JK.
PMI juga menyediakan jalur donasi non-tunai guna memudahkan masyarakat. Donasi dapat disalurkan melalui Bank Mandiri Nomor Rekening 070-00-0011601-7, atau secara daring melalui laman resmi pmi.or.id/Donasi. Seluruh bank nasional juga dapat diakses melalui platform donasi digital PMI.
“Ini operasi jangka panjang, bisa sampai satu tahun. Karena itu, kami berharap dukungan segera dari masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membantu,” lanjut Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI tersebut.
PMI menegaskan bahwa pemulihan bencana tidak hanya menyasar korban secara langsung, tetapi juga fasilitas umum dan ketahanan masyarakat di wilayah terdampak. Dengan dukungan publik, PMI optimistis proses pemulihan dapat berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.