JAMBI ,semestajambi.co.id-Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Ke-I Tani Merdeka Provinsi Jambi menjadi momentum penting untuk memperkuat perjuangan dan pengawalan terhadap kepentingan petani di seluruh wilayah Jambi.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, serta Dewan Pembina Tani Merdeka yang juga Anggota DPD RI Provinsi Jambi, Dr. Hj. Elviana, M.Si.
Dalam forum tersebut, jajaran Tani Merdeka membahas berbagai langkah strategis guna memperkuat sinergi dalam memperjuangkan kebutuhan petani. Mulai dari akses terhadap program pertanian, bantuan pemerintah, penyediaan sarana produksi, hingga berbagai persoalan yang dihadapi petani di lapangan.
Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menegaskan pentingnya kehadiran organisasi di tengah masyarakat petani.“Tani Merdeka harus hadir bersama petani, mendengar persoalan mereka, dan memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan mereka,” ujarnya.
Selain itu, Rakerwil ini juga menyoroti sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian utama, seperti hilirisasi perkebunan, khususnya kelapa sawit, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta persoalan konflik dan sengketa tanah di Kota Jambi.
Sementara itu, Dr. Hj. Elviana, M.Si., mendorong agar sinergi antara Tani Merdeka, pemerintah, dan masyarakat petani terus diperkuat. Ia menilai, kolaborasi tersebut menjadi kunci agar berbagai kebutuhan petani dapat diperjuangkan melalui jalur yang tepat dan efektif.
Tidak hanya memperjuangkan aspirasi, Tani Merdeka Provinsi Jambi juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap program-program yang ditujukan kepada petani.
Melalui Satuan Tugas (Satgas) Tani Merdeka Provinsi Jambi, pengawasan akan diperkuat di lapangan guna memastikan program dan bantuan pertanian tepat sasaran serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani.
Rakerwil Ke-I ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat gerakan Tani Merdeka di seluruh wilayah Jambi, sekaligus mempertegas komitmen organisasi untuk terus bersama petani, memperjuangkan hak mereka, serta mengawal kebijakan agar berpihak pada kesejahteraan petani.