SemestaJambi.co.id, SUNGAI PENUH – Penanganan perkara dugaan korupsi dana operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Sungai Penuh memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh resmi melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II terhadap dua orang tersangka, Senin (9/11/2026).
Kedua tersangka masing-masing LEDDI SEPDINAL, S.H. Bin AMIRUDIN SUKI dan YUSIKA Bin NADIMIN (Alm). Keduanya diserahkan oleh Jaksa Penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
Penyerahan Tahap II berlangsung sekitar pukul 09.00 WIB di Kantor Kejari Sungai Penuh. Setelah menerima pelimpahan, JPU melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi, identitas tersangka, serta kesesuaian barang bukti yang diserahkan penyidik.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan dana operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh selama tiga tahun anggaran, yakni 2022, 2023, dan 2024.
Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan penyimpangan mencakup sejumlah pos belanja, mulai dari makan dan minum, alat tulis kantor (ATK), pemeliharaan kendaraan, pakaian dinas, bahan bakar minyak (BBM), hingga pembayaran insentif kegiatan kebakaran dan non-kebakaran.
Penyidik menemukan dugaan pertanggungjawaban belanja yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. Selain itu, dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) diduga tidak menggambarkan kondisi riil penggunaan anggaran.
Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sungaipenuh Roby Novan Ronar, S.H menjelaskan Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara, perkara tersebut mengakibatkan kerugian sebesar Rp1.375.035.343 atau sekitar Rp1,37 miliar.
Angka tersebut menjadi salah satu fakta penting dalam pengungkapan perkara yang berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran pelayanan publik.
Dalam perkara ini, kedua tersangka disangkakan dengan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dakwaan primair.
Sementara itu, dakwaan subsidair menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta ketentuan terkait.
Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sungaipenuh Roby Novan Ronar, S.H menjelaskan Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara, perkara tersebut mengakibatkan kerugian sebesar Rp1.375.035.343 atau sekitar Rp1,37 miliar.
Angka tersebut menjadi salah satu fakta penting dalam pengungkapan perkara yang berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran pelayanan publik.
“Pelaksanaan Tahap II ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum atas perkara dugaan korupsi dana operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022–2024. Dengan diserahkannya kedua tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum, penanganan perkara selanjutnya memasuki tahap penuntutan.
Kami berkomitmen menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Setiap dugaan penyimpangan penggunaan keuangan negara harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum.
Kerugian keuangan negara yang mencapai Rp1,37 miliar menjadi perhatian serius. Kami berharap proses hukum ini dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pengingat bahwa pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai peruntukannya.”ungkap Robi.
Usai pelaksanaan Tahap II, JPU melakukan penahanan terhadap kedua tersangka selama 20 hari, terhitung mulai 9 November hingga 28 November 2026.
Selanjutnya, keduanya dibawa ke Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sungai Penuh untuk menjalani masa penahanan guna kepentingan proses hukum lebih lanjut.
Dengan dilaksanakannya Tahap II, perkara dugaan korupsi dana operasional Damkar Sungai Penuh kini memasuki proses penuntutan. Seluruh dugaan perbuatan para tersangka nantinya akan diuji melalui persidangan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Kejari Sungai Penuh menyatakan komitmennya untuk melaksanakan penegakan hukum secara profesional, berintegritas, dan akuntabel.
“Penegakan hukum bukan semata-mata tentang penahanan tersangka, tetapi juga memastikan setiap proses berjalan berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan. Kami ingin memastikan bahwa perkara ini diproses hingga tuntas sesuai mekanisme hukum yang berlaku.”Pungkas Kasi Intel Kejari Sungaipenuh Roby Novan Ronar, S.H. kepada awak Media.