SemestaJambi – Kehadiran Perdana Menteri Israel dalam agenda resmi di parlemen Inggris menuai gelombang penolakan dari sejumlah anggota parlemen lintas partai. Penolakan itu dipicu oleh meningkatnya kritik internasional terhadap kebijakan Israel di Palestina, khususnya terkait agresi militer yang menimbulkan banyak korban sipil.
Sejumlah anggota parlemen dari Partai Buruh, Liberal Demokrat, hingga Partai Hijau menyatakan ketidaksetujuannya secara terbuka. Mereka menilai kunjungan perdana menteri Israel tersebut tidak pantas dilakukan di tengah tudingan pelanggaran hak asasi manusia dan dugaan kejahatan perang.
“Kami tidak bisa duduk diam menyambut pemimpin yang bertanggung jawab atas penderitaan ribuan rakyat Palestina. Kehadiran ini sama saja dengan melegitimasi tindakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan,” ujar salah satu anggota parlemen oposisi, Senin (8/9/2025).
Sementara itu, pihak pemerintah Inggris berdalih bahwa undangan tersebut merupakan bagian dari upaya diplomasi dan menjaga hubungan bilateral. Namun, langkah ini tetap menuai protes keras baik di dalam negeri maupun dari komunitas internasional yang mendukung Palestina.
Aksi penolakan juga terjadi di luar gedung parlemen. Ratusan demonstran mengibarkan bendera Palestina dan membawa poster bertuliskan “Stop War Crimes” serta “No Place for Apartheid in UK Parliament”. Mereka mendesak pemerintah Inggris membatalkan pertemuan resmi dengan perdana menteri Israel.
Situasi ini menambah ketegangan hubungan diplomatik antara Inggris dan Israel, terutama setelah gelombang kritik global terhadap kebijakan Tel Aviv. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak perdana menteri Israel terkait penolakan yang masif di parlemen Inggris tersebut.