SemestaJambi.co.id, SUNGAI PENUH – Desa Pondok Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, mendapat kepercayaan menjadi satu-satunya desa di Kota Sungai Penuh yang ditetapkan sebagai Desa Binaan Sadar Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 2026.
Penetapan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, serta perlindungan hak setiap warga negara mulai dari lingkungan pemerintahan desa.
Program Desa Binaan Sadar HAM merupakan program Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Menteri HAM Natalius Pigai. Melalui program ini, pemerintah mendorong desa menjadi ruang paling dekat bagi masyarakat untuk memahami sekaligus menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan sehari-hari.
Secara nasional, program tersebut mencakup 200 desa binaan sadar HAM di seluruh Indonesia. Sementara di Provinsi Jambi, terdapat 10 desa yang dipercaya menjadi bagian dari program tersebut. Salah satunya adalah Desa Pondok Agung yang mewakili Kota Sungai Penuh.
Penunjukan desa binaan dilakukan oleh masing-masing kepala daerah. Selanjutnya, desa mendapatkan pendampingan melalui perpanjangan tangan Kementerian HAM, yakni para Penggerak HAM yang bertugas membantu menghidupkan nilai-nilai HAM di tengah masyarakat.
Dalam program ini, setiap desa binaan memiliki satu orang Penggerak HAM. Mereka bukan sekadar pendamping administratif, melainkan menjadi motor penggerak untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak, menjaga kesetaraan, mencegah diskriminasi, serta menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan.
Penggerak HAM di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian HAM, Sukiman, S.H., M.H., turut menjadi bagian dari pendampingan program tersebut. Para Penggerak HAM mulai menjalankan tugas di desa binaan sejak Agustus 2026.
Camat Pondok Tinggi, Romi Sumpari, menyambut baik kepercayaan yang diberikan kepada Desa Pondok Agung. Menurutnya, penetapan tersebut bukan hanya sebuah kebanggaan bagi Kecamatan Pondok Tinggi, tetapi juga amanah untuk membangun kehidupan masyarakat yang lebih menghargai hak dan martabat manusia.
Ia menegaskan, keberhasilan program Desa Binaan Sadar HAM tidak cukup diukur dari penetapan atau predikat yang diperoleh. Hal terpenting adalah bagaimana nilai-nilai HAM benar-benar diterapkan dalam pelayanan pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat.
“Ini bukan sekadar predikat atau penghargaan. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap masyarakat mendapatkan haknya, memperoleh pelayanan yang adil, serta diperlakukan secara manusiawi tanpa membedakan latar belakang, status sosial maupun gender,” ungkap Romi.
Ia juga menilai kehadiran Penggerak HAM di desa menjadi peluang penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat sekaligus membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan warga.
Menurutnya, penghormatan terhadap HAM harus dimulai dari hal-hal sederhana, seperti memberikan pelayanan tanpa diskriminasi, melindungi kelompok rentan, menghargai perbedaan pendapat, serta memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat.
Romi berharap Desa Pondok Agung mampu menjadi contoh bagi desa-desa lainnya di Kota Sungai Penuh dalam membangun pemerintahan yang humanis, terbuka, dan menjunjung tinggi keadilan.
“Harapan kami, kehadiran program ini benar-benar membawa perubahan nyata. Desa harus menjadi tempat masyarakat merasa aman, dihargai, didengar, dan mendapatkan haknya. Karena pembangunan bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang bagaimana kita memanusiakan manusia,” tegasnya.
Dengan ditetapkannya Desa Pondok Agung sebagai Desa Binaan Sadar HAM Tahun 2026, tantangan berikutnya adalah memastikan program tersebut tidak berhenti pada kegiatan pendampingan semata.
Lebih dari itu, keberhasilan program harus terlihat dari perubahan pelayanan publik, meningkatnya kesadaran hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta tumbuhnya budaya saling menghormati di tengah masyarakat.
Sebab, desa yang maju bukan hanya desa yang berkembang secara fisik, tetapi juga desa yang mampu menjaga martabat, hak, dan keadilan bagi seluruh warganya.