SemestaJambi, Jakarta – Ribuan tenaga honorer yang berhasil lolos seleksi PPPK Paruh Waktu 2025 kini menantikan satu tahapan paling penting, yaitu pelantikan resmi. Status baru ini dinilai bersejarah, sebab untuk pertama kalinya pemerintah membuka jalur paruh waktu bagi tenaga non-ASN dengan kepastian hukum dan administratif.
Proses administrasi PPPK Paruh Waktu diawali dengan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) pada 28 Agustus hingga 22 September 2025. Setelah tahap tersebut selesai, instansi terkait mengajukan usulan penetapan Nomor Induk (NI) kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) paling lambat 25 September 2025.
Tahapan paling krusial adalah penetapan NI PPPK Paruh Waktu yang ditargetkan rampung maksimal pada 30 September 2025. Nomor Induk ini menjadi tanda sah bahwa seorang tenaga honorer resmi diangkat menjadi aparatur pemerintah dengan status PPPK Paruh Waktu.
Pertanyaan yang mengemuka di kalangan peserta adalah mengenai siapa yang akan melantik. Berdasarkan SE BKN Nomor 6 Tahun 2025, pengangkatan PPPK Paruh Waktu dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi.
Namun, apakah pengangkatan otomatis identik dengan pelantikan masih menjadi perdebatan. Biasanya, pelantikan dilaksanakan secara seremonial oleh pejabat tinggi, mulai dari menteri, gubernur, wali kota, hingga kepala instansi. Prosesi ini penting bukan hanya secara simbolis, melainkan juga sebagai bentuk legitimasi publik atas status baru yang disandang para pegawai.
Bagi ribuan tenaga honorer, jadwal pelantikan bukan sekadar seremonial. Momen tersebut adalah jawaban atas penantian panjang bertahun-tahun tanpa kepastian status. Banyak di antara mereka ingin segera mendengar sumpah jabatan diucapkan, mengenakan seragam resmi, dan diakui sepenuhnya sebagai aparatur pemerintah.
Meski begitu, masih ada pertanyaan yang belum terjawab: apakah pelantikan akan digelar secara serentak di pusat, atau justru dilakukan bertahap per instansi di daerah? Apakah akan langsung dilaksanakan setelah penetapan NI, atau menunggu instruksi tambahan dari pemerintah pusat?
Jika mengacu pada jadwal yang ada, maka pelantikan PPPK Paruh Waktu 2025 kemungkinan besar dilaksanakan setelah 30 September 2025, tepat setelah seluruh proses penetapan Nomor Induk selesai.
Honorer yang lolos seleksi diharapkan terus memantau informasi resmi dari instansi masing-masing atau BKN agar tidak tertinggal pengumuman terkait jadwal pelantikan.