KERINCI, Semestajambi.co.id – Polres Kerinci Tertibkan Mafia BBM Bersubsidi melalui langkah konkret berupa Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Penertiban BBM Bersubsidi yang digelar di Ruang 110 Mapolres Kerinci, Rabu (3/6/2026). Kegiatan tersebut merupakan respons cepat atas berbagai keluhan masyarakat terkait antrean panjang kendaraan serta dugaan penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi di sejumlah SPBU.
Rakor dipimpin langsung oleh Kapolres Kerinci, AKBP Ramadhanil, S.H., S.I.K., M.H., dan dihadiri unsur TNI, pemerintah daerah, pengelola SPBU, serta instansi terkait lainnya. Melalui forum tersebut, seluruh pihak menyepakati langkah tegas guna memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.
Polres Kerinci Tertibkan Mafia BBM Bersubsidi Melalui Pengawasan Ketat SPBU
Kapolres Kerinci menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi untuk memperoleh BBM bersubsidi dalam jumlah tidak wajar. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa tidak boleh ada pihak yang membekingi praktik ilegal yang merugikan masyarakat.
“BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat yang berhak menerima. Karena itu, segala bentuk penyimpangan akan kami tindak sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Kapolres dalam rakor tersebut.
Menurutnya, pengawasan distribusi BBM harus dilakukan secara terpadu agar subsidi pemerintah benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan. Oleh sebab itu, koordinasi antarinstansi menjadi langkah penting dalam menekan potensi penyalahgunaan di lapangan.
Polres Kerinci Tertibkan Mafia BBM Bersubsidi dan Berantas Pungli
Sementara itu, Wakapolres Kerinci Kompol Gumuntar Aritonang meminta pengelola SPBU memperketat pengawasan terhadap kendaraan yang melakukan pengisian BBM bersubsidi. Ia juga mengimbau agar kendaraan kategori tertentu yang tidak berhak tidak menggunakan Bio Solar subsidi.
Selain pengawasan distribusi BBM, tim gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah akan melakukan penertiban terhadap praktik pungutan liar (pungli) parkir yang kerap dikeluhkan masyarakat di sekitar SPBU. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi kemacetan sekaligus menciptakan ketertiban selama proses pengisian bahan bakar.
Lebih lanjut, tim terpadu juga akan menata antrean kendaraan pengecer agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Dengan demikian, pelayanan di SPBU dapat berjalan lebih tertib, aman, dan lancar.
Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum berharap upaya ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi BBM bersubsidi. Selain itu, langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menjaga hak masyarakat serta mencegah kebocoran subsidi yang dapat merugikan negara.