Semestajambi.co.id, KERINCI – Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar Kerinci Journalism Award 2026 dalam rangka memeriahkan HUT ke-68 Kabupaten Kerinci. Namun, di balik semangat memberikan penghargaan kepada insan pers dan total hadiah Rp18 juta, terdapat persoalan mendasar yang tidak boleh luput dari perhatian publik.
Bukan sekadar berapa besar hadiah yang disediakan atau berapa banyak wartawan yang berpartisipasi, melainkan sejauh mana penyelenggara menjamin kompetisi tersebut berlangsung secara profesional, independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam pemberitaan Indojatipos.com, Sabtu (7/11/2026), Kerinci Journalism Award diperkenalkan sebagai wadah apresiasi terhadap dedikasi, kreativitas, dan profesionalisme insan pers.
Namun, pertanyaan penting justru belum terjawab secara menyeluruh. Siapa saja dewan juri yang akan menentukan karya terbaik? Bagaimana rekam jejak profesional mereka? Apa standar kompetensi yang menjadi dasar penunjukan? Dan bagaimana mekanisme untuk memastikan tidak terjadi konflik kepentingan?
Kominfo Kerinci selaku penyelenggara tidak cukup hanya mengumumkan kategori perlombaan, subtema, jadwal pendaftaran, dan besaran hadiah.
Sebab, kredibilitas sebuah penghargaan jurnalistik tidak ditentukan oleh kemeriahan acara, melainkan kualitas penyelenggaraan dan integritas orang-orang yang berada di balik proses penilaian.
Karya jurnalistik bukan sekadar tulisan panjang, video menarik, atau pemberitaan yang ramai dibaca. Ada prinsip akurasi, verifikasi, keberimbangan, independensi, kedalaman informasi, serta kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik yang wajib menjadi pertimbangan.
Lantas, apakah seluruh aspek tersebut sudah masuk dalam indikator penilaian Kerinci Journalism Award 2026?
Jika iya, mengapa pedoman penilaian, bobot setiap indikator, dan profil lengkap dewan juri belum disampaikan secara terbuka kepada publik?
Ada hal yang jauh lebih penting untuk dipahami penyelenggara. Pers memiliki fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
Wartawan tidak hanya bertugas mengangkat potensi daerah dan memberitakan keberhasilan pembangunan, tetapi juga mengungkap persoalan, mengkritisi kebijakan, mengawal penggunaan anggaran, serta menyuarakan kepentingan masyarakat.
Karena itu, penghargaan jurnalistik semestinya memberikan ruang yang sama bagi karya investigatif, berita kritis, laporan pelayanan publik, maupun pemberitaan yang mengungkap persoalan pembangunan.
Jangan sampai kompetisi justru hanya menguntungkan karya-karya yang bernuansa promosi pemerintah, sementara karya kritis yang mengungkap persoalan masyarakat tidak memperoleh penilaian yang proporsional.
Di sinilah independensi dewan juri menjadi sangat penting.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kerinci, Yuldi Candra, perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai susunan lengkap dewan juri, latar belakang pendidikan, pengalaman jurnalistik, kompetensi profesional, serta rekam jejak masing-masing anggota.
Begitu pula mengenai keterlibatan unsur independen, mekanisme pengambilan keputusan, dan langkah pencegahan konflik kepentingan.
Apabila kompetensi dan integritas dewan juri memang telah memenuhi standar, keterbukaan tersebut justru akan memperkuat kepercayaan peserta.
Transparansi bukan bentuk ketidakpercayaan terhadap penyelenggara, melainkan bagian dari tanggung jawab publik dalam sebuah kegiatan yang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah.
Kerinci Journalism Award 2026 merupakan kegiatan perdana yang patut diapresiasi sebagai upaya membangun tradisi penghargaan jurnalistik di daerah.
Namun, apresiasi terhadap gagasan tidak berarti menutup ruang evaluasi terhadap pelaksanaannya.
Total hadiah Rp18 juta tentu menarik perhatian peserta. Akan tetapi, jauh lebih penting memastikan setiap karya dinilai berdasarkan kualitas, bukan kedekatan, popularitas media, atau pertimbangan subjektif lainnya.
Kominfo Kerinci harus memahami bahwa keberhasilan sebuah penghargaan jurnalistik bukan diukur dari jumlah peserta, kemeriahan acara, maupun besarnya hadiah.
Ukuran sesungguhnya adalah kepercayaan insan pers terhadap proses penjurian dan penerimaan publik terhadap hasilnya.
Jangan sampai kegiatan yang dimaksudkan untuk mengangkat profesionalisme pers justru menyisakan pertanyaan mengenai profesionalisme penyelenggaranya sendiri.
Kini, publik menunggu jawaban terbuka dari Kominfo Kerinci. Sebab, jika ingin memberikan penghargaan kepada karya jurnalistik terbaik, proses penilaiannya pun harus menjadi contoh transparansi dan integritas.
Pers layak diapresiasi, tetapi penyelenggara juga wajib siap dievaluasi.