Semesstajambi.co.id, KERINCI – Penyelenggaraan Kerinci Journalism Award 2026 yang digagas Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kerinci dalam rangka memeriahkan HUT ke-68 Kabupaten Kerinci mulai menuai sorotan. Di balik tawaran total hadiah Rp18 juta dan ajakan kepada insan pers untuk berkompetisi, muncul pertanyaan mendasar mengenai kompetensi, independensi, serta transparansi dewan juri.
Ajang yang mengusung tema “Satu Karya, Sejuta Cerita untuk Kerinci” tersebut menyediakan dua kategori perlombaan, yakni berita online dan video pendek. Peserta juga diberikan empat pilihan subtema, meliputi infrastruktur jalan, pertanian dan kesejahteraan petani, pelayanan kesehatan, serta pariwisata dan budaya.
Namun, pertanyaan yang tidak kalah penting adalah siapa yang akan menilai karya-karya tersebut?
Sebagai penyelenggara, Kominfo Kabupaten Kerinci tidak cukup hanya menyiapkan perlombaan, menentukan kategori, menyediakan hadiah, dan membuka pendaftaran. Kredibilitas kegiatan juga harus dijamin melalui pemilihan dewan juri yang memiliki kapasitas, pengalaman, serta pemahaman terhadap dunia jurnalistik.
Penilaian karya jurnalistik bukan perkara sederhana. Seorang juri harus memahami prinsip dasar jurnalistik, kode etik, akurasi, keberimbangan, independensi, kedalaman informasi, serta kepentingan publik.
Dalam kategori berita online, misalnya, karya tidak semestinya hanya dinilai dari gaya bahasa atau keindahan judul. Ketepatan fakta, kualitas narasumber, kekuatan data, proses verifikasi, dan keberanian mengungkap persoalan publik juga harus menjadi pertimbangan.
Begitu pula kategori video pendek. Kompetensi teknis dan editorial diperlukan untuk menilai kekuatan visual, kualitas pengambilan gambar, penyuntingan, narasi, serta akurasi informasi.
Karena itu, Patut dipertanyakan apakah anggota dewan juri memiliki rekam jejak dan kompetensi yang sesuai dengan kategori yang mereka nilai.
Kominfo Kabupaten Kerinci perlu menjelaskan secara terbuka siapa saja anggota dewan juri, bagaimana latar belakang profesional mereka, serta apa indikator yang digunakan untuk menentukan pemenang.
Tidak kalah penting, penyelenggara harus memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam proses penjurian. Transparansi menjadi syarat penting agar seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama dan tidak muncul kecurigaan terhadap hasil perlombaan.
Jangan sampai penghargaan yang membawa nama Kabupaten Kerinci justru menyisakan polemik akibat kurangnya keterbukaan penyelenggara.
Kerinci Journalism Award seharusnya menjadi ruang penghormatan terhadap karya, integritas, dan profesionalisme insan pers. Bukan sekadar kegiatan seremonial untuk memeriahkan hari jadi daerah.
Sebab, kualitas sebuah penghargaan tidak hanya ditentukan oleh besarnya hadiah, tetapi juga oleh kualitas, integritas, dan kredibilitas orang-orang yang berada di balik meja penilaian.
Kini, Kominfo Kabupaten Kerinci memiliki kesempatan untuk menjawab pertanyaan tersebut melalui keterbukaan informasi mengenai susunan juri, standar penilaian, dan mekanisme pelaksanaan kompetisi.