Semestajambi.co.id, SUNGAI PENUH – Kinerja pembangunan Kota Sungai Penuh sepanjang 2025 menunjukkan sejumlah perkembangan positif. Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan Wakil Wali Kota Azhar Hamzah kepada DPRD pada 31 Maret 2026, pertumbuhan ekonomi Sungai Penuh tercatat mencapai 4,39 persen.
Selain pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sungai Penuh juga mengalami peningkatan. Angkanya mencapai 78,89, naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 77,93.
Peningkatan tersebut mencerminkan perkembangan kualitas pembangunan manusia, terutama pada aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
Capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,39 persen menjadi salah satu indikator perkembangan perekonomian daerah selama 2025.
Namun, angka pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari persentase. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa pertumbuhan tersebut memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.
Mulai dari peningkatan pendapatan rumah tangga, terbukanya lapangan pekerjaan, berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga meningkatnya daya beli masyarakat.
Dengan demikian, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya diukur melalui angka statistik, tetapi juga dari pemerataan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Di sektor pembangunan manusia, IPM Kota Sungai Penuh meningkat dari 77,93 menjadi 78,89.
Kenaikan ini menjadi sinyal positif bagi perkembangan kualitas hidup masyarakat. Meski demikian, pemerintah tetap perlu menjaga peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
Selain itu, akses terhadap layanan publik, kualitas fasilitas pendidikan, serta pelayanan kesehatan harus terus menjadi perhatian.
Dari sisi keuangan daerah, pendapatan Kota Sungai Penuh tercatat sebesar Rp758,05 miliar atau 91,08 persen dari target.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp762,82 miliar atau 91,03 persen.
Data tersebut menjadi bagian penting dalam evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Di satu sisi, realisasi pendapatan dan belanja menunjukkan pelaksanaan anggaran berjalan. Namun, di sisi lain, pemerintah perlu memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Terlebih, masih terdapat kebutuhan pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, serta pembenahan fasilitas umum yang harus mendapat perhatian.
Sejumlah indikator tersebut menjadi bagian dari penilaian terhadap kinerja pemerintahan Wali Kota Alfin bersama Wakil Wali Kota Azhar Hamzah selama tahun anggaran 2025.
Pertumbuhan ekonomi 4,39 persen dan peningkatan IPM menjadi modal positif bagi pembangunan daerah.
Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan capaian tersebut tidak berhenti sebagai angka dalam laporan pertanggungjawaban.
Masyarakat tentu berharap pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan, membuka peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan Kota Sungai Penuh bukan hanya diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi dan IPM, melainkan juga dari seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat secara merata.